Selain itu, tergait korban tembak dan Penangkapan di sejumlah tempat sepertinya Timika, Sorong, Biak dan Jayapura pada 1 Mei itu. Demo damai hari ini untuk “Mendesak Pemerintah RI agar membuka akses Jurnalis Internasional dan Pelapor Khusus Dewan HAM PBB ke Papua”.

Ketika sesuai rencana yang telah direncanakan untuk demo damai. Jayapura hari ini tanggal (13 Mei 2013). Demo damai yang dipimpin KNPB hari ini, ratusan demonstran turun jalan. Namun dari tengah jalan di Perumnas 3 Waena Polisi hadang demonstran yang dipimpin Victor Yeimo.

Polda Papua melaui Kapolres Jayapura yang dipimpin AKBP Alfred Papare, SIK, hadang demonstran tepat pukul: 10:12 wp. Victor Yeimo sempat negosiasi dengan pihak Kapolres Jayapura yang telah dihadang. Dengan tujuan demonstran tetap akan menuju ke tempat tujuan demo damai, di Kantor MRP Kota Raja Abepura Jayapura. Tetapi Kapolres Jayapura tidak mengindakannya, perkataan tujuan demonstran untuk menuju Kantor MRP.

Sempat tawar menawar terjadi antara Kapolres Jayapura dan Demonstran KNPB yang di pimpin Viktor Yeimo, tadi. Akhirnya Kapolres Jayapura menangkap 4 orang yang adalah sebagai demonstran, diantaranya: Victor Yeimo (Ketua Umum KNPB), Yongki Ulimpa Pria (23) tahun, Ely Kobak Pria (17) tahun dan Marthen Manggaprow. Mereka ditangkap Polisi Kapolres Jayapura, dan selanjutnya dibawa ke Polda Papua. 4 orang ini saat ditangkap mereka disiksa dan dipukul oleh anggota Polisi satuan Polres Jayapura.

Demo damai hari ini di Kota Jayapura Polisi batalkan, dan 4 orang yang ditangkap masih ditahan di Polda, karena untuk kepentingan minta keterangan, terkait demo damai hari ini. Ratusan pendemo lainnya melarikan diri di sekitar tempat kejadian penangkapan.

Masyarakat disekitar tempat kejadian panic, dan aparat anggota Polisi di Sentani, Abe dan Jayapura Kota melakukan Swiping. Polisi menggunakan tank-tank, mobil Polisi gas air mata dan mobil tahanan serta Truck Polisi. Polisi menguasai semua ruas jalan setiap perempatan, di sekitar sentani dan Abepura.

Polisi dengan dalih terror mental terhadap semua masyarakat Papua di Jayapura dan Sentani hari ini tidak seperti yang dilakukan Polisi saat Penghadangan demonstran KNPB pada waktu lalu.

Pembungkaman demokrasi terus dilakukan aparat kepolisian RI dalam hal ini Polda Papua. Ruang gerak untuk menyuarakan hak demokrasi rakyat Papua, sempit. Selalu membatasi ruang gerak hak demokrasi rakyat Papua, dengan cara terror mental, menangkap, menembak demonstran, Menghadang Pendemo dan membatasi melakukan demo damai.

Kegiatan yang sama dilakukan di Timika. KNPB Timika berupaya untuk melakukan demo damai dengan tuntutan yang sama. Namun pihak kepolisian Polres Timika tidak diijinkan sehingga tidak mekakukan demo dama. Timika mekakukan dukungan doa saja karena, kondisi keamanan tidak memungkinkan.

Kemudian KNPB Yahukimo, Yahukimo dengan negosiasi Polres setempat karena dijinkan untuk mekaukan demo damai, maka KNPB Yahukimo hadirkan ratusan lebih massa aksi di halaman Kantor Bupati Yahukimo Lama.

Demo Damai yang dilakukan KNPB Yahukimo berjalan aman hingga selesai. KNPB Yahukimo juga menuntut hal yang sama, artinya Gubernur Papua, Pangdam dan Polda Papua segera bertanggungjawab atas korban penembakan dan penangkapan pada 1 Mei 2013. Kemudian mendesak Jakarta buka akses Jurnalis Asing dan Pelapor Khusus HAM PBB masuk ke Papua.

Hal ini yang dimintai oleh rakyat Papua tadi saat demonstari sebagai tuntutan utama. Tidak hanya itu, demo damai hari ini juga seluruh rakyat Papua mendukung penuh atas bukanya Kantor OPM di Oxford pada 28 April lalu.

Kedua korban ditangkap dari Asrama Polsek Tembagapura, karena mabuk. Namun aparat kepolisian menikam di bagian dada dan pinggang serta bagian leher. Pelaku seorang anggota Polisi itu menikam korban menggunakan pisau sanggur milik anggota Polisi. Setelah ditikam para polisi membawa korban untuk membuang sampai di Kali Wanonggon, pelaku membawah korban menggunakan mobil karena korban sudah tidak bernyawa, maka pelaku membuangnya dari jembatan di kali Wanonggon.

Korban tikam yang telah tewas bernama Apolo Kobogou Pria (26) tahun, Apolo ditangkap dengan temannya Agus Amoleng Pria (25) tahun, tetapi Apolo yang masih kritis warga setempat temukan di pinggir kali Wanonggon. Mereka membawa ke Rumah Sakit untuk dirawat namun, tidak dapat ditolong. Perawat memastikan korban sudah tidak bernyawa, tidak lama kemudian Apolo akhiri nafas hingga meninggal dunia.

Akibat Penikaman itu, masyarakat setempat dan keluarga korban mengamuk di Kantor Polres Tembagapura. Dari keluarga menuntut untuk bayar atas korban tewas itu senilai Rp: 200.000.000 (dua ratus juta), namun pihak kepolisian polsek tembagapura pimpinan Sudirman menolak sehingga, masyarakat pihak korban terus menuntut.

Hal ini dengan sengaja polisi menikam, namun mestinya para pelaku kena pasal pembunuhan, tetapi penegak hukum justru prakteknya melanggar hukum. Tindakan ini menunjukan bahwa hukum Indonesia belaku untuk menghukum orang Papua saja, sedangkan aparat kepolisian tidak. Sangat disayangkan praktek hukum  Indonesia di Papua, karena dari praktek seperti ini menunjukan hukum Indonesia tidak netralisir terhadap orang Papua.

Namun Setelah pemakaman dua anggota yang ditembak oleh Tim Kabungan TNI POLRI pada 1 Mei 2013 itu, maka dari perbagai pihak yang  datang negosiasi dengan pihak korban pada tanggal 03 Mei 2013 di tmpat duka,  yaitu dari pihak Adat, pihak Gereja, dan unsur pemerintahan daerah dalam hal Dr.Drs Stevanus Malak M.Si dan Wakapolda Brigjen.pol.Drs. Paulus Waterpauw didampinggi Irwas Kombes Pol. Drs Gde Sugianyar Dewi Putra dan sejumlah personil brimob Detasemen C Sorong, serta Jajaran polres sorong.

Rombongannya ke tempat kejadia. Untuk mencari keterangan teterangan atas penempakan yang terjadi 30/04 malam yang lalu. Namun setelah  satu hari lewat, Wakapolda Brigjen.Pol.Drs. Paulus Waterpauw serta anggota sores sorong dan Kab Sorong datang diadakan penyisiran di Aimas Kabupaten Sorong Pada hari sabtu 04 2013 pukul 08.20 WPB.

Namun penangkapan yang dilakukan oleh Kabungan TNI POLRI tersebut tidak melalui prosedur sesuai dengan hukum yang berlaku di seluruh indonesia yaitu tanpa surat perintah pengangkapan dan surat panggilan terhadap pelaku atau saksi jika ada masalah  dengan rakyat maka wajib melakukan penangkapan dengan surat perinta tetapi yang terjadi adalah tanpa surat.

Maka sampai hari ini 8 orang tersebut berada di polres Aimas. Kabupaten Sorong. Namun laporan ini  kami terima dari bapak Niko Yarfi. Dan juga dikonfirmasi langsung oleh bapak yopy mobilala melalui telepon dari tempat kejadian. Selanjutnya kami tetap ikuti terus keberadaan rakyat papua sorong kota maupun kabupaten.  Demikian laporan ini kami sampaikan atas kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

JAKARTA, KOMPAS.com

“Pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa akan memanggil Dubes Inggris di Jakarta untuk menjelaskan dan klarifikasi,” ujar Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, Sabtu (4/5/2013), seperti dikutip Tribunnews.com.

Menurut informasi, acara pembukaan kantor itu dihadiri Wali Kota Oxford, Moh Niaz Abbasi, anggota Parlemen Inggris, dan Andrew Smith MP.

Julian mengatakan, sejauh ini Pemerintah Indonesia belum menerima pernyataan resmi dari Pemerintah Inggris mengenai hal itu. Menurut Julian, hadirnya para pejabat dan anggota parlemen dalam acara pembukaan Kantor Free West Papua Campaign (FWPC) dilakukan tanpa dukungan resmi pemerintah dan parlemen Inggris.

“Hal tersebut dilakukan tanpa dukungan resmi pemerintah dan parlemen Inggris,” tegas Julian.

Sementara itu, Menko Polhukam Djoko Suyanto menegaskan, selain Dubes Inggris di Jakarta, KBRI London juga akan melakukan langkah serupa terhadap Kemenlu Inggris di London.

“Semua langkah kita lakukan utk kedaulatan kita NKRI,” kata Djoko melalui pesan singkatnya di Jakarta, Jumat (3/5/2013).

Djoko Suyanto juga mengemukakan, selama ini FWPC memang memfokuskan kegiatannya di kota Oxford. Namun, mereka sekarang menggambarkannya sebagai “kantor” di Oxford.

“Selama ini kegiatan tersebut sama sekali tidak mendapat dukungan dari Pemerintah Inggris dan oposisi di parlemen. Secara formal mereka tetap mengakui kedaulatan NKRI atas Papua,” kata Djoko.

1 Mei 2013 Hari Duka Nasional

Yahukimo- KNPB-PRDNews, pada 1 Mei 2013 di tengah-tengah ancaman, terror, intiminasi oleh militer NKRI di West Papua, walaupun demikian Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Yahukimo telah melakukan Demo Damai.

Demontstrasi yang di kordinir oleh KNPB Wilayah Yahukimo berjalan aman dan lancar. Data yang berhasil di himpun  media nasional di lapangan, pada pukul 08.00 waktu Yahukimo, massa aksi demo damai yang melakukan demonstrasi di Lapangan Kantor Bupati Lama Dekai masuk dari tiga ara, antara lain dari ara Jln, Gunung, Jln, Seradala dan Ruko.

Ketika di tanya KNPBNews salah seorang koordinator aksi damai menjelaskan, “Kami telah mendapatkan ijin dari pihak kepolisian Kapolres Yahukimo untuk melakukan aksi demo damai hari ini, aksi hari ini pihak keamanan mengijinkan kami untuk melakukan demo damai sehingga tidak menjadi soal bagi keamanan di sini (Yahukimo)

Kronologis,  pada pukul 07.00 mobil komando melakukan patroli keliling kota Dekai kabupaten yahukimo. Pada 08.00 masa aksi melakukan lock mark dari tiga titik kumpul, menuju titik kumpul sentral di lapangan kantor Bupati Yahukimo lama. Masa aksi demo damai yang datang memadati lapangan tersebut dengan melakukan yel-yel Papua Merdeka, Referendum, dan Self-Deltermination bagi bangsa Papua.

Orasi-orasi politik terus berjalan bergantian, salah saorang kepada suku adat Yahukimo, mengatakan dirinya tidak perna takut dengan LMA buatan NKRI di yahukimo, “Saya di beri mandat dari 7 suku dan 5 sub suku besar di yahukimo, rakyat mempercayakan saya untuk membela hak-hak rakyat yang tertindas, di jajah dan di marjinalisasi oleh penguasa di atas tanaha air Papua Barat lebih khusunya daerah Yahukimo.

Saudara Rupanus Suhun, yang saat ini menjadi ketua LMA di Yahukimo, dia bukan LMA dari masyarakat adat melainkan dia itu LMA buatan NKRI, sehingga siapapun yang menjadi perlawanan dengan perjuangan suci rakyat bangsa Papua Barat maka ia itu bukan LMA.

Masi AY, dirinya juga siap bertanggung jawab atas seluruh masyarakat adat di yahukimo karena saya di percayakan untuk mengusur. Lanjutnya.

Selain itu di tempat yang sama, salah seorang orator dari perwakilan Persekutuan Gereja – gereja di Yahukimo mangatakan  selurh pimpinan gereja-gereja di yahukimo selalu berada di balakang rakyat yang tertindas, untuk menyuarahkan suara-suara yang di bungkam oleh penjajaha yang menjajah kita. Selanjutnya orasi dilanjutkan dengan beberapa orator lain.

1 Mei 2013 KNPB  dan PRD Wilayah Yahukimo Mengelarang Aksi Demo di Halaman Kantor Bupati Lama.

Namun kegitan 1 Mei 2013 telah berlangsung dengan aman dan tertib, walau berbagai pihak Intelejent dan LMA bahkan Intelektual Yahukimo (Pemeritah Kabupaten Yahukimo) dan sebagainya telah melakukan upaya provokasi terhadap rakyat Yahukimo untuk tidak mengikuti kegiatan 1 Mei 2013 karena hal ini dari pandangan pihak militer NKRI, LMA merupakan bertentangan dengan keutuhan Negara Kesatuan Rebuplik Indonesia (NKRI).

Untuk memperingati hari aneksasi Bangsa Papua Barat ke dalam Negara Kesatuan Rebuplik Indonesia (NKRI), yang TIDAK SAH, namun upaya mereka untuk memprovokasi Rakyat Yahukimo sia-sia, karena kegiatan tersebut telah dapat di sukseskan dengan baik oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Yahukimo bersama PRD Wilayah Yahukimo.

 1 Mei 2013 untuk memperingati hari aneksasi Bangsa Papua Barat ke Wilayah Negara Kesatuan Rebuplik Indonesia (NKRI) yang ILEGAL rakyat bangsa papua barat menjadikan hari aneksasi itu sebagai hari Duka Nasioal Bangsa Papua Barat.

Parlemen Rakyat Daerah Yahukimo (PRD) bersama KNPB sebagai Organisasi representative rakyat untuk memediasi aspirasi murni Rakyat Papua Barat untuk menuntut kepada Pemerintah Belanda, America Serikat, PBB dan Indonesia segera mengakui penentuan nasib sendiri (Sekf-Determination) sebagai solusi yang legal sesuai mekanisme Internasional.

Penjerahan administrasi Pemerintahan West Papua ke United Nation Temporery Autority (UNTEA) kepada perserikatan bangsa – bangsa (PBB)  selanjutnya, PBB menyerahkan kepada indonesia yang  tidak sesuai dengan Mekanisme Internasional dan juga menyimpang dari perjanjain  New York Agreement  yang mana mengatur tentang pelaksanaan penentuan pendapat rakyat (PEPERA) 1969 di riran harus dilakukan dengan cara “One Man One Vote”.

Untuk penentuan nasib sendiri bagi Bangsa Papua Barat sesuai dengan mekanisme Internasional tidak dapat terlaksana dengan baik, namun kenyataan yang terjadi pada saat itu PBB, America, Belanda, dan Indonesia melakukan MoU terselubung demi kepentingan Ekonomi Politik.  Hal ini benar-benar mereka melakukan pelecekan terhadap Hak Penentuan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua Barat.

Dengan demikian kesalahan ini perlu di luruskan sesuai dengan prinsip dasar Universal PBB.

Dengan demikian Rakyat Papua Barat menuntut kepada America Serikat, PBB, Belanda Indonesia agar segera mengakui perbuatan kotor , norma-norma Universal Perserikatan Bangsa-Bangsa,  karena dalam hal ini tidak di libatkan Rakyat pribumi West Papua.

Hal ini benar-benar melanggar kode etik mekanisme Internasional tentang Self Determination dengan demikian Rakyat Papua Barat menuntut, agar segera mengakui kesalahan dalam penjerahan Administrasi Pemerintahan West Papua dan segera Mereview Pepera  1969,  sebab di sinilah terdapat Kesalahan pelecehan Hak Penentuan Rakyat Papua Barat.

Sebab yang terjadi pada saat itu tidak sesuai dengan mekanisme Internasional untuk penentuan nasib sendiri (Self of Determination) bagi Rakyat Papua Barat.

Papua Barat  berada di bagian Barat New Guinea, Pulau tropis yang besar sebelah utaranya Australia- telah diduduki secara illegal oleh Indonesia sejak 1963  hingga kini kurang lebih selama 50 tahun.

Indonesia secara illegal memasuki  bagian barat pulau Papua dan menguasai tanah Papua dengan pendropan pasukan organik dan non-organik indonesia guna menguasai, mendiskriminasi, memarjinalisasi, mengexploitasi,   merampas dan membumi hanguskan bumi alam serta manusia Papua.

Papua di Integrasikan ke NKRI dengan rekayasa politik oleh napsu penguasa kapialisme  indonesia dengan kekuatan militernya sebelum pelaksanaan  penentuan pendapat rakyat pada  1969 di irian barat (Kini Papua Barat) yang  menyimpang dari Perjanjian New York Agreement dan Roma Agreement.

Inekrasi Bangsa Papua Barat ke dalam NKRI adalah awal malapetaka pemusnahan etnis Bangsa Papua di seantero tanah air papua Barat. Intekrasi Rakyat dan Bangsa Papua Barat oleh bangsa indonesia dengan kekuatan militernya yang memaksa kehendak NKRI adalah ILEGAL.  Karena intekrasi  wilayah bangsa Papua Barat dengan melipatkan Amerika, UNTEA, PBB dan Belanda adalah penjerahan sepihak tanpa melipatkan perwakilan dari bangsa Papua Barat yang merupakan pemilik wilayahnya.

Belanda mempersiapkan Papua Barat untuk menjadi sebuah negara yang merdeka penuh, sama seperti indonesia dan negara-negara lain di muka bumi. Niat baik Belanda mempersiapkan Papua Barat menjadi sebuah negara yang Merdeka di cium oleh penguasa kapitalisme indonesia. Seoharto pada 19 Desember 1963 di alun-alun utara jakarta  mengeluarkan tiga maklumat, diantaranya (1) BUBARKAN NEGARA BONEKA BUATAN BELANDA, (2) MOBILISASI UMUM DAN (3) KIBARKAN SANG MERAH PUTI DI SELURUH TANAH PAPUA.

Penyerahan Adminitrasi Papua Barat oleh UNTEA kepada indonesia tanpa sepengetahuan rakyat bangsa papua barat adalah  cacat moral dan cacat hukum, namum tetap saja Papua Barat di integrasikan ke NKRI melalui UNTEA PBB.

Perjuangan Papua Barat sejak tahun 1960-an sampai tahun 2000an, terjadi banyak tuntutan dalam bentuk apapun, namun dari tuntutan tersebut banyak terjadi korban nyawa orang papua yang menuntut haknya, dengan bergulirnya proses perjuangan yang dimana telah ditentukan oleh waktu yang bergulir.

Sekitar 2000 masa aksi yang sedang melakukan Duka Nasional, 1 Mei 2013,  di kantor Bupati lama Yahukimo, sebagian rakyat lain yang tidak ikut dalam aksi demo damai karena mereka sedang menyimpan barang – barang mereka yang di suru segera bawa keluar oleh Bupati Yahukimo DR  Ones Pahabol, SE, MM.

Bupati mengusir segain warga yahukimo yang selama ini tinggal di ruko-ruko. Mereka yang tinggal di ruko sebagian besar adalah Pegawai negeri Sipil (PNS).  KNPB berhasil menemui salah seorang PNS yang di usir dari ruko, ia  mengatakan bahwa kami semua yang tinggal ini sebagian besar PNS, kami sudah lama menempati tempat ini karena tidak ada perumahan pegawai yang di bangun oleh pemerintah. Jelasnya.

Kegiatan dapat berlangsung mulai star jam 08:00 sampai selesai 03:00, titik kumpul massa aksi demo di jalan gunung, Ruko, dan jalan Seradala. Sasaran aksi Demo di Kantor Bupati Lama Kabupaten Yahukimo.

Pada pukul 09-11.00 melakukan orasi – orasi politik dari sejumlah aktivist Papua Merdeka. Pada pukul 13.00 selesai kegiatan. Selanjutnya Ketua Parlemen Rakyat Daerah Yahukimo, membaca statemant politik. Statement politiknya  sebagai beriktu :

Pertnyataan Sikap Politik, 1 Mei 2013

1.  Kami rakyat dan bangsa papua barat di yahukimo mendukung penuh keberadaan kantor oragnisasi papua merdeka di oxoprt yang di resmikan oleh walikota ingris pada 28 fepruari 2013.

2. Mendukung penuh pernyataan Moana Carcasses Kalosil  perdana mentri vanuatu yang mana dirinya :

ü  Mendorong west papua untuk didaftarkan sebagai anggota tetap dalam melanesian spearhead groups (msg)

ü  Hak penentuan nasib sendiri bagi west papua akan diumumkan secara nasional dalam pernyataan rencana 100 hari kerja di kantor

ü  Memutuskan perjanjian yang dibuat antara pemerintah sebelumnya dengan indonesia di mana vanuatu menerima bantuan dari kepolisian dan militer indonesia.

3. Kami rakyat bangsa papua barat di Yahukimo menolak dan menyatakan secara resmi bahwa keberadaan NKRI di atas tanah air Papua Barat adalah Ilegal.

4. Kami rakyat dan Bangsa Papua Barat di Yahukimo tidak perna terlibat dalam intekrasi papua Barat ke NKRI dan kami bukan bagian atau bangsa indonesia, kami adalah bangsa papua barat.

5. Hari ini 1 Mei 2013, Rakyat dan Bangsa Papua Barat memperingati 1 Mei sebagai Hari Duka Nasional Bangsa Papua.

Demikian laporan, berikut Photo-photonya.